1.
Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan egara dalam praktiknya perlu dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, sehingga penyelenggaran pemerintahan negara akan berlansung secara tertib, aman dan bebes dari KKN. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilainilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, karena menjadi ...
A. A. Pandangan hidup bagi masyarakat dan bangsa Indonesia
B. B. Landasan filosofis dalam menjalankan pemerintahan negara
C. C. Norma hukum yang melandasi praktik pemerintaan negara
D. D. Landasan hukum hanya menjalankan kekuasaan Yudikatip
E. E. Landasan sosiologis penguasa dalam menjalankan kekuasaan negara
Jawaban: C
2. Pada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu telah diadakan pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di kabupaten Sragen. Biasanya berbagai masalah yang terjadi pada pemilukada tersebut di antaranya adalah sengketa hasil perhitungan. Jika terjadi demikian, siapakah yang berhak memutuskan sengketa itu?
A. A. Peradilan umum
B. B . Peradilan militer
C. C. Peradilan Tata Usaha Negara
A. D . Makamah Agung
B. E . Makamah Konstitusi
Jawaban E
3. Rancangan Undang-undang cipta kerja ( Omnibus Law ) telah ditetapkan oleh DPR menjadi undang-undang dan perlu mendapat pengesahan oleh presiden. Namun demikian masih banyak penentangan oleh pekerja maupun ormas yang lain dalam bentuk demo. Bagaimana jika presiden tidak mau menanda tangani / mengesahkan undang-undang tersebut? ...
A. A. Undang-undang tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku karena tidak disetujui oleh presiden
B. B. Setelah satu bulan undang-undang tersebut dengan sendirinya dan wajib diundangkan
C. C. Menggunakan undang-undang tahun yang lalu
D. D. Setelah tiga bulan undang-undang tersebut dengan sendirinya dan wajib diundangkan
E. E. Setelah tiga puluh hari undang-undang tersebut dengan hak dan wajib diundangkan
Jawaban E
2.
Tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan undangan yang berlaku ...
A.
Hak asasi manusia
B.
Hak warga negara
C.
Kewajiban warga negara
D.
Kewajiban asasi
E.
Hak dan kewajiban warga negara.
Jawaban D
4. Tiap-tiap orang yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia tunduk pada hukum positip Indonesia. Selain itu mereka harus menjalankan dan mendapatkan hak sebagai warga negara. Berikut pernyataan tentang hak warga negara yang mencerminkan pasal 28 UUD 1945 adalah ...
A. A. Warga negara Indonesia berhak memperoleh kehidupan yang layak
B. B. Setiap warga negara berhak untuk menerapkan agama
C. C . Warga negara berhak mendapatkan pendidikan
D. D Setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak
E. E. Setiap warga negara berhak berserikat dan berkumpul
Jawaban E
5. Seperangkat hak yang melekatkan diri dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara ...
A. A. Hak asasi manusia
B. B Kewajiban asasi
C. C . Hak warga negara
D. D Kewajiban warga negara
E. E Hak dan kewajiban warga negara
Jawaban C
6. Dari beberapa kalimat di bawah ini, ada satu kewajiban warga negara yang terdapat di dalam UUD 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ...
A. A. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara pasal 30 (1)
B. B Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan pasal 28 D (3)
C. C Untuk ikut serta dalam pembelaan negara, pasal 27 (2)
D. D. Menghormati hak asasi warga negara lainnya pasal 28 J (1)
E. E. mendapatkan
perlindungan kesejahteraan sosial pasal 34
Jawaban A
7. Dibawah ini yang bukan merupakan faktor eksternal yang mendorong seseorang melakukan hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah ...
A. A. Rendahnya kesadaran hukum warganegara
B. B. Penyalahgunaan kekuasaan
C. C .Ketidak tegasan aparat penegak hukum
D. D . Penyalah gunaan teknologi
E. E. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi
Jawaban A
8. Tindakan penangannan terhadap kasus melawan hak dan pengingkaran kewajiban yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman dari luar adalah fungsi utama dari ...
A. A. Kepolisian
B. B. Tentara Nasional Indonesia
C. C. Komisi pemberantasan Korupsa
D. D. Lembaga peradilan
E. E. Komnas Ham
Jawaban B
