MATERI PPKN KELAS X KURIKULUM MERDEKA BAGIAN 1 PANCASILA UNIT 1 Menggali Ide Pendiri Bangsa tentang Dasar Negara

Tujuan Pembelajaran pada Unit ini : 

Pada unit ini peserta didik diharapkan mampu membandingkan cara pandang para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila. Termasuk di dalamnya juga pandangan para pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara terkait frasa “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam Piagam Jakarta.

IDE-IDE PENDIRI BANGSA TENTANG NEGARA MERDEKA

Sejarah mencatat perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase panjang. Dalam catatan sejarah disebutkan setelah Jepang menyatakan perang dengan menyerbu pangkalan militer Ameriak Serikat di Pearl Harbour di kepulauan Hawai, Jepang selanjutnya melakukan invasi kewilayah Asia termasuk ke Indonesia yang saat itu dukuasi oleh Belanda. Setelah melalui serangkaian pertempuran akhirnya Belanda menyerah kepada jepang, kekalahan Belanda atas Jepang dalam perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang. Jepang dapat menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Jepang menggunakan sejumlah semboyan, seperti “Jepang Pelindung Asia”, “Jepang Cahaya Asia”, “Jepang Saudara Tua”, untuk menarik simpati bangsa Indonesia.

Namun, kemenangan Jepang ini tidak bertahan lama, karena pihak Sekutu (Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda) melakukan serangan balasan kepada Jepang untuk merebut kembali Indonesia. Sekutu berhasil menguasai sejumlah daerah. Mencermati situasi yang semakin terdesak tersebut, pada peringatan Pembangunan Djawa Baroe pada 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan/BPUPK).

Jepang pun mewujudkan janjinya dengan membentuk Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan/BPUPK) pada 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, atas izinPanglima Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Di dalam BPUPK, terdapat dua badan; 1) Badan Perundingan atau Badan Persidangan, 2) Kantor Tata Usaha atau sekretariat. Badan Perundingan diisi oleh seorang kaico (ketua), dua orang fukukaico (ketua muda atau wakil ketua) dan 62 orang iin atau anggota. Termasuk juga dalam BPUPK ini adalah 7 orang Jepang berstatus sebagai pengurus istimewa yang bertugas mengawasi.

BPUPK sendiri diketuai oleh KRT Radjiman Wedyodiningrat dengan Wakil Ketua Ichibangase Yosio dan Raden Pandji Soeroso. BPUPK ini melaksanakan 2 kali sidang; 1) 29 Mei-1 Juni 1945 membahas tentang Dasar Negara, 2) 10-17 Juli 1945 membahas tentang Rancangan Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan sejumlah naskah, ada sejumlah tokoh yang turut menyampaikan pidato pada sidang pertama BPUPK, 29 Mei-1 Juni 1945. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pada sidang pertama BPUPK selama empat hari, terdapat 32 anggota BPUPK yang menyampaikan pidato, yaitu: 11 orang pada 29 Mei, 10 orang pada 30 Mei, 6 orang pada 31 Mei, serta 5 orang pada 1 Juni 1945.

Koleksi Pringgodigdo menyebutkan beberapa nama yang berpidato pada 29 Mei 1945, yaitu: Margono, Sosrodiningrat, Soemitro, Wiranatakoesoema, Woerjaningrat, Soerjo, Soesanto, Soedirman, Dasaad, Rooseno, dan Aris. Sementara itu, pada 30 Mei 1945, ada sembilan tokoh yang berpidato pada sidang BPUPK, yaitu: M. Hatta, H. Agoes Salim, Samsoedin, Wongsonagoro, Soerachman, Soewandi, A. Rachim, Soekiman, dan Soetardjo. Adapun pada sidang BPUPK tanggal 31 Mei 1945, ada empat belas tokoh yang menyampaikan pidato, yaitu: Soepomo, Abdul Kadir, Hendromartono, Mohammad Yamin, Sanoesi, Liem Koen Hian, Moenandar, Dahler, Soekarno, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Koesoema Atmaja, Oei Tjong Hauw, Parada Harahap, dan Boentaran. Sementara pada tanggal 1 Juni, anggota BPUPK yang menyampaikan pidato di antaranya Baswedan, Mudzakkir, Otto Iskandardinata, dan Soekarno.

Sekurang-kurangnya terdapat tiga pokok bahasan dalam sidang BPUPK berkenaan dengan dasar negara, yaitu: 1), apakah Indonesia akan dijadikan sebagai negara kesatuan atau negara federal (bondstaat) atau negara perserikatan (statenbond), 2), masalah hubungan agama dan negara, dan 3), apakah negara akan menjadi republik atau kerajaan.

Selain mendiskusikanz secara lisan (pidato), para anggota BPUPK juga diminta memberikan usulan secara tertulis untuk kemudian diserahkan ke sekretariat atau Kantor Tata Usaha. Untuk menampung berbagai usulan pemikiran para pendiri bangsa, dibentuklah panitia kecil yang berjumlah delapan orang.

( bersumber dari : Buku Siswa X PPKn Kurikulum Sekolah Pengerak)

Untuk lebih mendalami materi silahkan membaca tentang pokok-pokok pikiran 3 tokoh yang sudah populer; Mohammad Yamin, Soepomo,dan Ir. Soekarno. Pokok pikiran yang akan dikaji ini untuk menjawab pertanyaan dari Radjiman Wedyodiningrat “negara Indonesia merdeka yang akan kita bangun itu, apa dasarnya?”

CONTOH-CONTOH SOAL UJIAN SEKOLAH PPKN SMA/SMK KELAS XII KURIKULUM 2013

 

 

1.     Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan egara dalam praktiknya perlu dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, sehingga penyelenggaran pemerintahan negara akan berlansung secara tertib, aman dan bebes dari KKN. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilainilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, karena menjadi ...

A.    A. Pandangan hidup bagi masyarakat dan bangsa Indonesia

B.    B. Landasan filosofis dalam menjalankan pemerintahan negara

C.    C. Norma hukum yang melandasi praktik pemerintaan negara

D.    D. Landasan hukum hanya menjalankan kekuasaan Yudikatip

E.    E. Landasan sosiologis penguasa dalam menjalankan kekuasaan negara

Jawaban: C

2. Pada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu telah diadakan pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di kabupaten Sragen. Biasanya berbagai masalah yang terjadi pada pemilukada tersebut di antaranya adalah sengketa hasil perhitungan. Jika terjadi demikian, siapakah yang berhak memutuskan sengketa itu?

A.    A. Peradilan umum

B.   B . Peradilan militer

C.    C. Peradilan Tata Usaha Negara

A.   D  . Makamah Agung

B.    E . Makamah Konstitusi

    Jawaban E

3. Rancangan Undang-undang cipta kerja ( Omnibus Law ) telah ditetapkan oleh DPR menjadi undang-undang dan perlu mendapat pengesahan oleh presiden. Namun demikian masih banyak penentangan oleh pekerja maupun ormas yang lain dalam bentuk demo. Bagaimana jika presiden tidak mau menanda tangani / mengesahkan undang-undang tersebut? ...

A.     A. Undang-undang tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku karena tidak disetujui oleh presiden

B.     B. Setelah satu bulan undang-undang tersebut dengan sendirinya dan wajib diundangkan

C.     C. Menggunakan undang-undang tahun yang lalu

D.     D. Setelah tiga bulan undang-undang tersebut dengan sendirinya dan wajib diundangkan

E.     E. Setelah tiga puluh hari undang-undang tersebut dengan hak dan wajib diundangkan

Jawaban E

2.      Tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan undangan yang berlaku ...

A.     Hak asasi manusia

B.     Hak warga negara

C.     Kewajiban warga negara

D.     Kewajiban asasi

E.     Hak dan kewajiban warga negara.

Jawaban D

4. Tiap-tiap orang yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia tunduk pada hukum positip Indonesia. Selain itu mereka harus menjalankan dan mendapatkan hak sebagai warga negara. Berikut pernyataan tentang hak warga negara yang mencerminkan pasal 28 UUD 1945 adalah ...

A.    A. Warga negara Indonesia berhak memperoleh kehidupan yang layak

B.     B. Setiap warga negara berhak untuk menerapkan agama

C.    C . Warga negara berhak mendapatkan pendidikan

D.     D Setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak

E.     E. Setiap warga negara berhak berserikat dan berkumpul

Jawaban E

 

5. Seperangkat hak yang melekatkan diri dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara ...

A.   A. Hak asasi manusia

B.     B Kewajiban asasi                    

C.    C . Hak warga negara                 

D.    D  Kewajiban warga negara

E.    E Hak dan kewajiban warga negara

Jawaban C

6. Dari beberapa kalimat di bawah ini, ada satu kewajiban warga negara yang terdapat di dalam UUD 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ...

A.   A. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara pasal 30 (1)

B.     B Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan pasal 28 D (3)

C.    C  Untuk ikut serta dalam pembelaan negara, pasal 27 (2)

D.     D. Menghormati hak asasi warga negara lainnya pasal 28 J (1)

E. E. mendapatkan     perlindungan kesejahteraan sosial pasal 34

Jawaban A

7. Dibawah ini yang bukan merupakan faktor eksternal yang mendorong seseorang melakukan hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah ...

A.   A. Rendahnya kesadaran hukum warganegara

B.     B. Penyalahgunaan kekuasaan

C.    C .Ketidak tegasan aparat penegak hukum

D.    D . Penyalah gunaan teknologi

E.     E. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi

Jawaban A

8. Tindakan penangannan terhadap kasus melawan hak dan pengingkaran kewajiban yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman dari luar adalah fungsi utama dari ...

A.    A. Kepolisian

B.     B. Tentara Nasional Indonesia

C.     C. Komisi pemberantasan Korupsa

D.     D. Lembaga peradilan

E.     E. Komnas Ham

Jawaban B

PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Materi bab 2 kelas XII untuk lengkapnya bisa di lihat di vidio tutorial : https://www.youtube.com/watch?v=cLlvNKzHvKU

PENDIDIKAN DENGAN JALAN PEMBELAJARA JARAK JAUH, SOLUSI ATAU PELARIAN

 Di awal tahun dunia pendidikan masih terdampak adanya penyebaran virus korona, akibatnya pembelajaran di awal semester genap juga masih menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Apa yang akan dikata keselamatan menciptakan generasi muda penerus bangsa harus menjadi prioritas, jangan sampai hancur karena ambisi sewaktu-waktu.

Dukungan untuk melaksanakan Pembelajara Tatap muka tentu menjadi keinginan semua pihak namun, perlu kesabaran karena penyebaran virus tidak semakin menurun namun semakin tinggi

Tawa canda anak-anak yang selalu pecah di sekolah menjadi derita orang tua di rumah karena harus mendampingi anak-anaknya belajar, belum lagi kebutuhan quota yang berambah di mana pekerjaan semakin susah. tetap semangat Bp/Ibu dirumah bersabarlah semua ini menjadi cobaan dan  ujian

Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara - ppt download

Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara - ppt download: Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi di negara kita yaitu : KOMPETENSI INTI Angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksananya secara sepenuhnya amanat Pasal 31 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD/DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan, padahal Pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dll KOMPETENSI DASAR INDIKATOR Menganalisis kasus pelanggaran hak warga negara Contoh-contoh yang diuraikan di atas membuktikan bahwa tidak terpenuhinya hak warga negara itu dikarenakan adanya kelalaian dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Hal-hal tersebut apabila tidak segera diatasi dapat mengganggu kelancaran proses pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara - ppt download

Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara - ppt download: Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi di negara kita yaitu : KOMPETENSI INTI Angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksananya secara sepenuhnya amanat Pasal 31 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD/DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan, padahal Pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dll KOMPETENSI DASAR INDIKATOR Menganalisis kasus pelanggaran hak warga negara Contoh-contoh yang diuraikan di atas membuktikan bahwa tidak terpenuhinya hak warga negara itu dikarenakan adanya kelalaian dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Hal-hal tersebut apabila tidak segera diatasi dapat mengganggu kelancaran proses pembangunan yang sedang dilaksanakan.

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) - ppt download

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) - ppt download: A. Pendahuluan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat didefinisikan sebagai suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada seseorang dan atau sekelompok orang ataupun badan yang ide dan gagasannya telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta (berwujud). Karya Cipta yang telah berwujud tersebut merupakan suatu hak individu dan atau kelompok yang perlu dilindungi secara hukum, apabila suatu temuan (inovasi) tersebut didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada.